Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran di ruang kerja Komisi V Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta

KAMIS 3 JUNI 2021 

JAKARTA _ Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran di ruang kerja Komisi V Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta Rabu tadi (3/06/2021) 

Rapat kerja yang membahas Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA. 2022 di buka pada pukul 10.00 waktu setempat dan di pimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Lassarus, S.Sos, M.Si .

Raker di hadiri oleh segenap Anggota Komisi V DPR RI baik secara virtual maupun secara fisik salah satunya adalah Legislator Asal Sulut Anggota Komisi V DPR RI H. Herson Mayulu, SIP

Dalam penyampaiannya, 

H. Herson Mayulu memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran sebagai berikut : 

1. Bapak. H. Herson Mayulu, SIP mengapresiasi positif atas kinerja Kementerian Desa PDTT dari pusat sampai daerah dan menyoroti Pagu Indikatif untuk TA. 2022 yang menurutnya ada kenaikan di banding TA. 2021 Namun beliau menjelaskan bahwa Pagu Indikatif tersebut masih sangat kecil jika di lihat dari berbagai harapan yang ingin dicapai melalui kerja dan program kementerian desa PDTT pada tahun 2022

2. Bapak H. Herson Mayulu juga menyampaikan jika di lihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) baik dari tahun ke tahun ada kemajuan terkait status desa dan ini merupakan trend yang positif. Status Desa Mandiri di pertengahan tahun 2021 mencapai 2,924 desa , 

sementara Desa Berkembang dari 12.912 di pertengahan tahun ini sudah mencapai 13.395 desa dan begitu juga dengan Desa tertinggal dan sangat tertingal yang setiap tahunnya semakin berkurang . Olehnya menurut Herson , hal ini harus menjadi perhatian sehingga dari tahun ke tahun angka dan status desa ini akan terus meningkat, dinamis dan baik .

3. Bapak H. Herson Mayulu menyoroti kinerja dan kesejahteraan para TPP (Tenaga Pendamping Profesonal ), Beliau berharap agar kinerja TPP yang bekerja baik supaya diberikan reward (penghargaan) dari Kementerian Desa PDTT dan sembari terus memperhatikan kesejahteraan mereka melalui gaji/honorarium yang seimbang dengan tugas dan tanggung jawab mereka di desa, begitu juga sebaliknya evaluasi harus terus dilakukan kepada para TPP/Pendamping yang kurang aktif dan kurang berprestasi ( kurang baik) , termasuk meminta kepada menteri desa untuk melakukan penggantian kepada beberapa tenaga TPP yang sudah tidak aktif lagi atau sudah mundur . 

4. Bapak H. Herson Mayulu dalam kesempatan itu juga Menyoroti soal Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak terkhusus kementerian desa PDTT, menurutnya walaupun secara regulasi baik UU dan peraturan desa sudah ada di tingkat bawah, namun tetap harus di pikirkan kedepannya akan mau dibawah kemana Bumdes ini. Menurutnya kedepan jangan ada lagi Bumdes yang dikelola usahanya atau di arahkan seperti koperasi Pobi , sementara kita tahu bersama yang menjadi momok pengelolaannya koperasi pobi ini adalah sering macet sehingga akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bumdes itu sendiri. Baginya pengelolaan Bumdes bukan seperti itu role mode nya , olehnya kedepan menurut Herson Kementerian Desa PDTT harus menyusun pola dan strategy nya agar Bumdes di setiap desa bisa mandiri sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. 

5. Bapak H. Herson Mayulu , mengapreaiasi bantuan Kementerian Desa PDTT atas desa wisata di beberapa desa di propinsi Sulut yang sementara akan di galakan dan di jalankan . Beliau juga meminta agar kedepan supaya anggaran dan locus desa wisata di tambahkan dan di tingkatkan untuk tahun 2022. "saya mengapresiasi karena sesuai yang tertera dalam pagu indikatif TA. 2022 ada kurang lebih 100 locus desa wisata yang di tata anggarannya, ini bagus untuk kemajuan desa kedepan " tutup Herson Mayulu ..

-----------------------

#H2MCENTER